Moderatpers.com – Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari (DPM-U) adakan serap aspirasi mahasiswa guna menanggapi surat edaran yang dikeluarkan rektorat tentang pemberitahuan persiapan awal kegiatan akademik dan pemrograman KRS semester genap 2021/2022, nomor 12/UNHASY/I/C2/2022.

Poin nomor I dalam surat yang secara resmi dikeluarkan pada Rabu, (05/01) itu menuai polemik di kalangan mahasiswa Unhasy. Hal itu karena dalam poin tersebut dijelaskan bahwa perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022 masih dilakukan secara daring atau sesuai kebijakan pemerintah melihat perkembangan covid-19.

Diskusi dan audiensi DPM-U bersama mahasiswa dilakukan di lobi kampus C pada Sabtu, (08/01). Hadir pula perwakilan dari Ormawa termasuk BEM-U, dan beberapa perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Baca Juga : Pertama Kalinya DPM-U Menyelenggarakan Sekolah Advokasi

Ketua DPM-U Ahmad Mabruri Laka menegaskan, bahwa alasannya mengumpulkan mahasiswa untuk serap aspirasi adalah guna mengumpulkan suara bulat sebelum menghadap rektorat.

“Karena ketika kita audiensi dengan rektorat, kita butuh data, butuh dasar hukum, kalau gak ada, gagasan kita bakal mental,” tegasnya.

Banyak motif mahasiswa merasa dirugikan dengan dilanjutkannya perkuliahan online. Jika alasannya karena vaksinasi, Unhasy juga telah melakukannya guna menunjang pembelajaran tatap muka.

Alasan penunjang karena kampus-kampus lain yang sudah mulai menerapkan hybrid learing sejak semester lalu pun menjadi perbandingan.

Berbagai alasan dikeluhkan, bahwa pembelajaran online yang berketerusan membuat jenuh, bosan, tidak masuknya materi secara maksimal, hingga masalah pembayaran UKT yang dirasa terlalu mahal tanpa adanya feedback fasilitas yang memadai.

Tak hanya itu, awal semester ganjil lalu pun mahasiswa Unhasy sempat dihebohkan dengan persoalan pembayaran UKT yang tidak terdata. Seperti yang disampaikan Muhammad Nuruddin, wakil ketua DPM FIP.

“Administrasi saya sudah bayar full sampai semester 4, tapi nggak diakui, nggak ada datanya,” jelasnya.

Pihak UKMP Moderat juga sudah berusaha mengklarifikasi TU Rektorat bidang keuangan, namun tak mendapat respon dan hasilnya nihil tanpa penjelasan pasti.

Mahasiswa baru yang diwajibkan membayar uang gedung juga merasa keberatan, karena perkuliahan dilakukan secara online. Udin, salah satu mahasiswa yang hadir dalam serap aspirasi mengatakan bahwa pembelajaran online sudah tidak efektif.

“Itu termasuk kerugian terberat yang kami rasakan selama 2 tahun ini,” ungkapnya.

Baca Juga : Kekompakan Tim Menjadi Salah Satu Kunci Keberhasilan Advokasi

Akhir dari aspirasi belum juga mencapai final, dikarenakan jumlah mahasiswa yang hadir dalam forum hanya puluhan. Keputusannya, DPM-U membuat form online aspirasi mahasiswa untuk mencapai keputusan bersama.

Rencananya, DPM-U yang dibarengi dengan BEM-U akan menemui pihak rektorat menyampaikan keluhan mahasiswa berdasarkan hasil dari serap aspirasi online.

“Hari Minggu, (09/01) BEM bisa bareng DPM buat menemui rektorat,” kata Ahmad Celvin Moniagah, Presiden Mahasiswa Unhasy.

Sebelumnya, Ketua BEM FAI, Ahmad Zakir Haidar menegaskan juga, bahwa pihaknya telah menanyakan kepada Dekan FAI, Dr. Jasminto, M.Pd.I mengenai poin I dalam surat edaran tersebut. Jawabannya, surat tersebut belum mencapai final dan sedang diklarifikasi ulang oleh universitas.

“Oh iya mas maaf, ini nanti diklarifikasi soal nomor surat itu, soalnya ada yang salah,” kata Hasnidar menirukan ucapan Dekan FAI.

Pewarta : M. Irfan Maulana

Editor : Rokhimatul Inayah