Moderatpers.com – Bulan September dikenal sebagai bulan kelam dalam HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi dimasa lampau diantaranya seperti : Pembunuhan Munir Said Thalib, Tragedi Tanjung Priok, Pembunuhan Pendeta Yeremia, Tragedi Semanggi II, Reformasi di korupsi, Wafatnya Salim Kancil, dan Peristiwa 30 September.

1. kasus Pelanggaran HAM Pembunuhan Munir Said Thalib

Munir Said Thalib lahir di Malang, 8 Desember 1965. Ia sempat menyelesaikan pendidikan S1 nya di Universitas Brawijaya. Selama menjadi seorang mahasiswa, Munir dikenal sebagai salah satu aktivis di kampusnya. Tetapi sekarang beliau lebih dikenal sebagai aktivis yang menangani pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.

 

Pada tanggal 7 September 2004, Munir berencana untuk melanjutkan pendidikan S2 nya di Utrecth Belanda. Akan tetapi diperjalanan menuju negara yang dituju tepatnya di bandara Schipol Amsterdam, Munir telah ditemukan meninggal dunia. Munir di duga sengaja di bunuh dengan cara di racuni dengan racun Arsenikum. Karena berdasarkan pada pemeriksaan terdapat racun arsenik didalam makanan serta minuman yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Munir. Dalam pemeriksaan autopsi juga ditemukan racun yang serupa di dalam tubuh Munir. Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dan dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa Munir meninggal karena sengaja dibunuh dengan cara diracuni. Munir adalah salah seorang aktivis HAM yang cukup berpengaruh di Indonesia.

 

Para aktivis HAM sering kali terancam keselamatannya karena pemikiran mereka yang sering kali berseberangan dengan pemerintah. Oleh karenanya, tidak heran jika kasus kematian Munir terlihat cukup janggal. Besar kemungkinan kaum penguasa juga ikut campur dalam kasus ini. Beberapa pelaku yang ditetapkan sebagai pembunuh Munir telah diketahui tetapi dalam proses hukum mereka hanya diberi sanksi dan denda saja. Proses hukum yang tidak jelas dan terlalu berbelit-belit semakin membuat kasus pembunuhan Munir semakin tidak tentu arahnya. Banyak pihak yang berkepentingan memang terlihat dengan sengaja membuat kasus kematian Munir seakan tidak dapat diungkapkan.

 

Pollycarpus Budihari Prayitno adalah salah seorang nama pelaku utama yang diduga telah dengan sengaja membunuh Munir. Karena telah cukup banyak bukti yang mengarah pada Pollycarpus yang dengan sengaja memalsukan surat izin terbangnya. Padahal, pada tanggal itu ia mendapat cuti. Sebelum Munir meninggal, Pollycarpus sempat meminta Munir untuk pindah tempat duduk. Akan tetapi ketika Pollycarpus di tuduh sebagai pembunuh Munir ia langsung mengelak.

 

Dalam proses penegakkan hukum yang berlaku, Pollycarpus hanya dihukum karena pemalsuan surat izin saja. Tidak ada yang tahu, apa sebenarnya motif Pollycarpus membunuh Munir karena tidak ada nya keterkaitan hubungan apapun antara Munir dan Pollycarpus. Sepertinya Pollycarpus hanyalah orang suruhan yang hanya disuruh untuk membunuh Munir. Banyak bukti yang terungkap dari misteri kematian Munir. Tetapi semua itu tidaklah cukup untuk menemukan kebenaran dari kasus kematian Munir yang sebenarnya.

 

Bahkan, Pollycarpus yang diduga telah membunuh Munir juga hanya dihukum karena pemalsuan surat tugas, sedangkan dakwaan bahwa ialah yang membunuh Munir juga dihilangkan. Banyak kejanggalan dan keanehan dari kematian Munir tetapi jaksa serta hakim yang menangani kasus ini tidak dapat memberikan hukuman yang seharusnya pada orang yang sebenarnya adalah pelaku pembunuhan Munir. Indonesia telah kehilangan satu orang yang berpengaruh dan pintar untuk menegakan kebenaran. Orang yang cenderung akan berusaha untuk disingkirkan jika kebenarannya dirasa dapat merugikan bagi pihak penguasa.

 

 

2. Tragedi Tanjung Priok

Kronologi Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984. Untuk dapat memahami kronologi peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984, perlu mengungkapkan peristiwa dengan meringkas informasi dari dua sumber berbeda, yang muncul berkenaan dengan terjadinya peristiwa Tanjung Priok tersebut.

 

Versi pertama ialah versi pemerintah yang dikeluarkan 10 jam setelah terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Penjelasan yang dipaparkan oleh Beny Moerdani, Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) pada waktu itu, diberikan pada konferensi pers pada tanggal 13 September 1984.

 

Versi kedua ialah versi “Lembaran Putih”, yang diselesaikan di Masjid Al-A’raf, Tanjung Priok, pada tanggal 20 September 1984 dan ditandatangani oleh 22 tokoh masyarakat. Penjelasan mengenai kronologi peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 adalah sebagai berikut :

 

Pertama, di sekitar Masjid Rawabadak, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terpasang pamflet dan poster yang dianggap bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Pada tanggal 7 September 1984, dua orang petugas keamanan meminta agar poster dan pamflet yang terpasang di sekitar mushala As-Sa’adah tersebut dicabut, namun diabaikan oleh masyarakat setempat.

 

Kedua, pada tanggal 8 September 1984, dua orang petugas keamanan itu kemudian menutup tulisan-tulisan yang bernada menghasut tersebut dengan noda hitam. Dalam versi “Lembaran Putih” dikemukakan bahwa kedua petugas tersebut memasuki mushala As-Sa’adah tanpa melepas sepatu, menyiram pamflet di dinding mushala dengan air comberan, dan juga menyiram pengumuman undangan pengajian dari pemuda Islam untuk menghadiri ceramah agama di Sendang Raya.

 

Ketiga, peristiwa di mushala As-Sa’adah itu tersebar luas dan diketahui oleh sejumlah petugas sipil dan militer di kawasan tersebut, termasuk oleh Amir Biki, tokoh eksponen 1966 yang pada tahun 1984 telah menjadi salah satu tokoh masyarakat terkemuka di Tanjung Priok. Ia memprotes keras tindakan kedua petugas keamanan tersebut kepada petugas militer yang berwenang di Tanjung Priok. Serangkaian ceramah digelar pada malam Sabtu untuk mengomentari kejadian di mushala As-Sa’adah itu, antara lain oleh M. Nasir.

 

Dua hari setelah kejadian tersebut, sebagian besar jamaah mushala menghadang para petugas yang dianggap telah mengotori mushala. Terjadilah percekcokan mulut, kemudian saling mendorong, dan melempar batu. Para petugas keamanan tersebut berhasil meninggalkan tempat itu, namun sepeda motor milik salah satu di antara petugas dibakar oleh massa. Dalam versi resmi pemerintah Orde Baru disebutkan bahwa petugas yang sedang bertugas di wilayah Koja tersebut dihadang dan dikeroyok oleh sejumlah orang, namun berhasil menyelamatkan diri.

 

Keempat, Komandan KODIM (Komando Distrik Militer) setempat kemudian pergi ke lokasi tersebut dan menangkap 4 orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran sepeda motor. Penangkapan tersebut diprotes oleh masyarakat setempat. Permintaan dari Amir Biki untuk membebaskan keempat orang tahanan tersebut, pada tanggal 11 September 1984 ditolak, meskipun sebenarnya para petugas di KODIM pun ada yang bersimpati.

 

Kelima, pada tanggal 12 September 1984, berlangsung ceramah agama dengan mengundang penceramah seperti Amir Biki, Syarifudin Maloko, dan M. Nasir. Dalam versi “Lembaran Putih” disebutkan bahwa secara garis besar, tema yang dibicarakan pada ceramah malam itu ialah cara membebaskan keempat tahanan tersebut. Tetapi, menurut versi resmi pemerintah Orde Baru, dalam ceramah tersebut Amir Biki dan penceramah lainnya menghasut massa untuk membebaskan para tahanan dan memaparkan berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap menyimpang dari aturan agama Islam.

 

Di depan jamaah masjid, Amir Biki berjanji bahwa ia akan mendatangi kantor KODIM dan apabila keempat tahanan tersebut tidak dibebaskan pada jam 11 malam – setelah sebelumnya menghubungi aparat pada pukul 22.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) untuk meminta pembebasan tahanan – maka akan terjadi unjuk rasa dan protes sosial dari umat Islam. Dalam versi resmi pemerintah Orde Baru, permintaan pembebasan tahanan yang diutarakan oleh Amir Biki tersebut disertai dengan ancaman pembunuhan dan pengrusakan.

 

Keenam, dengan membawa bendera Merah-Putih dan bedera Hijau bertuliskan huruf-huruf Arab yang berarti “Tiada Tuhan selain Allah” dan berteriak “Allahu Akbar”, Amir Biki beserta massa, yang dalam versi resmi pemerintah Orde Baru berjumlah sekitar 1,500 orang, mendatangi kantor KODIM, tempat keempat tahanan tersebut berada.

 

Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan tentara bersenjata lengkap, disertai dengan sejumlah panser. Versi “Lembaran Putih” bahkan mengemukakan bahwa pasukan tersebut bukanlah pasukan anti huru-hara yang biasa digunakan untuk membubarkan massa, melainkan pasukan elite militer yang bermarkas di Tanjung Priok. Versi “Lembaran Putih” bahkan menegaskan bahwa massa tidak dibubarkan dengan gas air mata atau tembakan peringatan ke udara, sebagaimana yang tercantum dalam versi resmi pemerintah Orde Baru, namun langsung ditembaki dengan senjata otomatis. Suatu sumber bahkan mengatakan bahwa senjata otomatis tersebut ialah M-16.

 

Ketujuh, bentrokan fisik tidak dapat dihindari lagi, karena massa yang tetap maju ke depan ditembaki oleh para tentara dengan senjata otomatis. Bahkan, Amir Biki juga tertembak. Dan dalam kurun waktu tidak lebih dari 30 menit, jatuh banyak korban. Diperkirakan puluhan orang meninggal dan lebih dari 100 orang luka-luka. Bahkan juga, diberitakan bahwa 171 orang hilang dalam peristiwa berdarah tersebut, meskipun pemerintah Orde Baru tetap bersikeras mengenai jumlah yang  meninggal hanya 9 orang dan 53 orang luka-luka.

 

Kedelapan, setelah peristiwa Tanjung Priok terjadi, Jenderal Beny Moerdani menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik, untuk meyakinkan masyarakat agar percaya terhadap keterangan resmi versi pemerintah Orde Baru. Sebagai usaha untuk meredam situasi yang semakin resah, karena perbedaan keterangan resmi versi pemerintah dengan apa yang masyarakat saksikan sendiri, maka PANGDAM V Jaya (Panglima Daerah Militer V Jakarta Raya) saat itu, Mayor Jenderal Try Sutrisno, melakukan kunjungan ke masjid-masjid.

 

Melalui serangkaian kunjungannya ke beberapa pesantren di Jawa Timur, ia menyerukan agar masyarakat melupakan peristiwa tersebut dan hanya memikirkan pembangunan. Politik “Yuwaswisu” ini – meminjam istilah yang diberikan oleh majalah Tempo di Jakarta, yang artinya “ya sudahlah” – yang ditandai oleh kunjungan Jenderal Beny Moerdani ke berbagai pesantren di Jawa dan kunjungan berkala Mayjen (Mayor Jenderal) Try Soetrisno ke masjid-masjid di ibukota semakin menegaskan muatan SARA yang terkandung dalam peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984.

 

Nantikan kelanjutan sejarah “September Penuh Darah” pada artikel selanjutnya yang akan dimuat oleh UKMP Moderat pada website yang sama di Moderatpers.com. Mari, menjadi bangsa yang kompeten dengan tidak melupakan sejarah bangsanya, serta memahami dan terus berfikir kritis untuk Indonesia yang lebih baik.

 

Dikutip dari berbagai sumber

Melawan Lupa! Tragedi September Penuh Darah (Part II)

Melawan Lupa! Tragedi September Penuh Darah (Part III)

 

 

Penulis : Lilik Faizah

Editor : Rokhimatul Inayah