Menilik 55 Tahun “Surat Sakti” Supersemar

LPM Moderat – Setiap tanggal 11 Maret, Indonesia tidak akan pernah lupa untuk mengenang peristiwa bersejarah, yaitu Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Terjadi 55 tahun silam, yaitu 11 Maret 1966, peristiwa ini merupakan tonggak sejarah awal mula di mulainya kekuasaan pada masa orde baru dan tanda-tanda runtuhnya era orde lama.

Surat dari Presiden Soekarno itu diterima oleh Letnan Jenderal Soeharto yang pada akhirnya justru menjadi ‘surat sakti’ yang berujung pada pergantian kekuasaan. Supersemar berisikan tentang instruksi Presiden Soekarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan dalam pengamanan negara. Seperti yang kita ketahui, bahwa masa itu negara sedang dalam keadaan rentan usai Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang menyeret nama Partai Komunis Indonesia (PKI).

MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2007) menuliskan bahwa Demokrasi Terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965. Tentara menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik pembunuhan tujuh jenderal. Kepercayaan publik kepada pemerintah pun menurun, ditambah aksi unjuk rasa yang semakin kencang, inflasi melambung tinggi, dan perekonomian kian memburuk.
Dikutip dari Kompas.com, Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR-GR. Mereka menuntut tiga hal yang dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Isi Tritura yakni:

1.Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
2.Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S.
3.Penurunan harga.

Puncaknya pada 11 Maret 1966. Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung oleh tentara. Menurut versi resmi, dikutip dari Buku Kekuasaan Presiden Republik Indonesia (2006) Karya Susilo Suharto, Presiden Sukarno sedang melantik Kabinet Dwikora yang disempurnakan (Kabinet 100 Menteri) di Istana Merdeka, Jakarta. Namun, Soekarno terpaksa meninggalkan sidang lebih cepat kala itu, dan diungsikan ke Istana Bogor dengan helikopter bersama dengan Wakil Perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh.

Di larikannya Presiden ke Istana Bogor, dikarenakan ada laporan terkait pergerakan pasukan liar di sekitar istana. Pasukan itu diketahui merupakan Pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris yang hendak “membersihkan” orang-orang di kabinet yang diduga terlibat G30S. Situasi tersebut dilaporkan kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat. Soeharto (pengganti Ahmad Yani) yang gugur dalam peristiwa G30S tidak menghadiri sidang kabinet dengan alasan sakit tenggorokan.

Soeharto kemudian mengutus Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amir Machmud, dan Brigjen Basuki Rahmat untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Pada malam harinya, ketiga perwira tinggi AD itu berbincang dengan presiden terkait situasi yang terjadi. Mereka pun menyampaikan pesan bahwa Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan. Namun, hal tersebut dapat dilakukan apabila presiden mengeluarkan surat tugas yang memberikan kewenangan bagi Soeharto untuk mengambil tindakan.

Presiden Soekarno setuju dan dibuatlah Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Surat itu memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat guna mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemulihan keamanan dan ketertiban. Namun, penerapan surat tersebut jauh dari apa yang seharusnya. Alih-alih hanya untuk menertibkan keamanan, Supersemar konon dijadikan Soeharto sebagai ‘surat sakti’ sekaligus legitimasi untuk perlahan tapi pasti mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Faktanya, Soeharto akhirnya menjadi Presiden RI ke-2 dan berkuasa selama tiga abad lebih atau sekitar 32 tahun.

Kebenaran mengenai hal ini memang masih menjadi misteri dan kontroversi hingga kini. Terlebih, Supersemar yang asli belum ditemukan, bahkan saat ini ada beberapa versi yang membuat kebenaran sejarah menjadi semakin sulit dipastikan. Apa yang sebenarnya diperintahkan Presiden Sukarno kepada Soeharto lewat Supersemar saat itu belum terkuak dengan pasti. Apakah menjaga stabilitas negara, termasuk keamanan presiden dan keluarganya, atau surat legitimasi untuk pengalihan kekuasaan?

Dikutip dari tirto.id, Hingga 2013, setidaknya ada 4 versi Supersemar yang disimpan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keempat versi itu berasal dari tiga instansi, yakni 1 versi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, 1 versi dari Akademi Kebangsaan, dan 2 versi dari Sekretariat Negara (Setneg). Yang menjadi pegangan selama Orde Baru adalah versi pertama dari Puspen TNI AD.

Lantas, manakah Supersemar yang asli dari keempat versi itu? Ternyata tidak ada alias palsu semua. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh mantan Kepala ANRI, M. Asichin, saat menjadi pembicara dalam Workshop Pengujian Autentikasi Arsip di Jakarta pada 21 Mei 2013. Dari bantuan pemeriksaan laboratorium forensik Mabes Polri, semuanya dinyatakan belum ada yang orisinal, belum ada yang autentik. Jadi, dari segi historis, perlu dicari terus di mana Supersemar yang asli itu berada. “Supersemar versi TNI AD itu sudah dibuat dengan teknologi mesin komputer. Padahal, tahun 1966 belum digunakan mesin komputer, masih menggunakan mesin ketik manual. Berarti, dokumen itu palsu, dibuat setelah tahun 1970-an,” kata M. Asichin

Supersemar masih seperti jalan tanpa ujung, hanya menjadi komoditas semu yang ramai diributkan dan diperdebatkan orang-orang elit manakala tanggal kenangan itu datang setiap tahunnya, hari ini tepat 55 tahun lalu Supersemar dikenang. Atau mungkin, surat sakti itu memang tidak pernah ada? Seperti kata Anhar Gonggong, “Mari kita tempatkan ini sebagai peristiwa sejarah yang biasa saja.” Namun, bukan berarti melupakannya, karena toh Supersemar memang di tuliskan di buku sejarah.

Penulis : Rokhimatul Inayah
Penerbit : Tim Media UKMP MÖDERAT