LPM FUM – Memasuki Hari kedua penggalangan dana pada Hari Selasa, (26/01), pihak relawan pegiat sosial Unhasy yang disini dilalukan oleh para Ormawa (Organisasi Mahasiswa) mendapat teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jombang. Teguran tersebut terjadi di Kebon Rojo, salah satu titik yang menjadi lokasi penggalangan dana. “Sebenarnya cuma miskomunikasi saja, Kita sudah izin, namun melalui Polres (Polisi Resor). Akan tetapi, prosedur izin yang baru saja disosialisasikan oleh Dinas Sosial Jombang melalui Satpol PP tersebut, terkesan berbeda dengan apa yang kita tahu dan biasanya kita lakukan.” Jelas Wahyu Al Fajri (Presiden Mahasiswa (Presma) Unhasy / Ketua BEM – U).
Satpol PP mengantarkan setidaknya 8 orang relawan, yang pada saat itu adalah anggota BEM – U dan BEM Fakultas Ekonomi untuk menuju Dinas Sosial agar diberi sosialisasi dan arahan – arahan terkait kegiatan – kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Selanjutnya, sosialisasipun diisi oleh pihak Dinas Sosial.
Jika biasanya, pada umumnya perizinan untuk melakukan kegiatan sosial berupa penggalangan dana yang turun langsung ke jalan hanya mengantarkan surat pemberitahuan kepada Kapolres Jombang dan langsung diterima. Namun, untuk aksi kemanusiaan kali ini, pihak relawan harus membuat proposal kegiatan, lembar pengesahan, serta SK Organisasi terlampir. Kemudian, berkas tersebut dikirimkan ke Dinas Sosial dan perlu ditelaah terlebih dahulu.
Dengan adanya sosialiasi ini, pihak BEM – U mengapresiasi Satpol PP dan Dinas Sosial yang sudah secara langsung memantau para relawan kemanusiaan dan memberikan arahan tentang bagaimana sebenarnya SOP (Standar Operasioanal Prosedur) Ketika ingin menggalang dana atau aksi kemanusiaan di area publik. “Tentu ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of social control, untuk ikut mengawal kebijakan atau aturan – aturan yang benar demi kemakmuran dan kemajuan bangsa.” Ungkap Presma diakhir wawancara.
Pewarta : Rokhimatul Inayah
Penerbit : Tim media Lpm FUM
